Kick Off RKPD Jatim 2027, DPRD Dorong Persepsi Sejalan

MALANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan pentingnya penyamaan persepsi sejak tahap awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027. Kick Off RKPD disebut sebagai momentum strategis agar arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat serta tantangan jangka menengah daerah.

“Kick off ini menjadi ruang awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap langkah perencanaan berpijak pada data, kebutuhan riil masyarakat, serta arah kebijakan jangka menengah daerah,” ujar Deni saat menghadiri Kick Off RKPD Jatim 2027 di Hotel Harris Malang, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini diikuti perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui sambungan Zoom, serta seluruh Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur.

“Kehadiran Bappenas dan seluruh Bappeda se-Jawa Timur menunjukkan perencanaan pembangunan harus sinkron dari pusat hingga daerah,” tegasnya.

Prioritas Layanan Dasar Sesuai RPJMD 2025–2029

Deni menjelaskan bahwa fokus pembangunan Jawa Timur tahun 2027 diarahkan pada penguatan layanan dasar sebagaimana RPJMD Jatim 2025–2029 dan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Prioritas tersebut mencakup:

• pendidikan,
• kesehatan,
• pekerjaan umum dan penataan ruang,
• perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
• ketenteraman dan ketertiban umum,
• perlindungan sosial.

Ia menegaskan bahwa RKPD tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis, tetapi harus merefleksikan aspirasi masyarakat dari 38 kabupaten/kota.

“Program dan kegiatan perlu menyerap usulan masyarakat melalui berbagai kanal partisipasi, termasuk Musrenbang sebagai jalur formal penyusunan prioritas pembangunan,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Konteks ketimpangan wilayah dan urgensi pemerataan pembangunan sebelumnya juga menjadi rekomendasi DPRD Jatim.

Penajaman Isu Strategis: Ekonomi, Konektivitas, hingga Iklim

Deni mendorong penajaman isu strategis dalam penyusunan RKPD 2027, di antaranya:

• transformasi struktur ekonomi daerah,
• ketimpangan wilayah dan konektivitas,
• ketahanan pangan,
• stabilitas fiskal,
• kualitas sumber daya manusia,
• mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana.

“Isu-isu strategis ini perlu dirumuskan lebih tajam agar belanja pembangunan benar-benar berdampak dan tepat sasaran,” tuturnya.

Sejalan dengan itu, DPRD Jatim sebelumnya juga mendorong penyusunan regulasi lingkungan yang adil demi menjaga keberlanjutan ekosistem.

Pembangunan Berbasis Alam untuk Mitigasi Risiko Bencana

Deni menekankan pentingnya pembangunan berbasis alam (nature-based development), sesuai tantangan Jawa Timur yang rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

“Pembangunan Jawa Timur ke depan perlu berbasis alam, di mana alam bukan hanya sumber daya, tetapi juga mitra pembangunan,” ucapnya.

Menurut data kebencanaan, bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian tiap tahun, sehingga pendekatan berbasis alam diperlukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan mengurangi risiko bencana.

“Kita harus memastikan ekosistem terjaga, risiko bencana berkurang, dan sumber daya alam tetap menjadi warisan yang aman bagi anak cucu,” jelasnya.

Pendekatan ini senada dengan arah kebijakan perlindungan hutan dan ekosistem dalam pembahasan raperda sebelumnya.

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci RKPD 2027

Melalui gelaran Kick Off RKPD, DPRD Jatim mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerja bersama lintas sektor agar RKPD 2027 benar-benar responsif terhadap tantangan baru dan kebutuhan masyarakat.

“RKPD 2027 harus lahir dari kerja bersama dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Timur secara nyata,” pungkas Deni.